Sudah Tahu Perbedaan UMR dan UMK? Ini Penjelasan Lengkapnya!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Table of Contents

Upah atau gaji merupakan bentuk apresiasi terhadap kinerja dari para karyawan. Mereka akan mendapatkan hal tersebut setelah menunjukkan kinerja yang baik dalam rentang waktu tertentu. Besaran upah yang diterima seorang pekerja pun tidak boleh sembarangan. Perusahaan wajib memenuhi hak karyawan tersebut apalagi jika sudah tertera pada kontrak kerja. Di Indonesia, hal ini biasa disebut sebagai UMR atau UMK. Apa perbedaan UMR dan UMK yang membuat keduanya tidak bisa disamakan?

Agar kamu tidak bingung lagi dan tahu berbagai macam hal yang membedakan keduanya, simak informasi-informasi penting berikut ini. Yuk mari sama sama perhatikan perbedaan dari UMR dan juga UMK.

Memahami Perbedaan Definisi UMR dan UMK

Memahami Perbedaan Definisi UMR dan UMK

Menurut pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 mengenai Pengupahan (PP 36/2021), upah minimum sebagaimana dimaksud merupakan Upah bulanan terendah, terdiri dari: 

  • Upah tanpa tunjangan; atau
  • Upah pokok dan tunjangan tetap; atau 
  • Dalam hal komponen upah di perusahaan terdiri atas upah pokok dan tunjangan tidak tetap, upah pokok paling sedikit sebesar upah minimum.

Peraturan mengenai upah minimum ini akan menjadi jaring pengaman agar perusahaan mau memberi karyawan mereka upah sesuai dengan jumlah minimum yang sudah ditetapkan pemerintah demi kesejahteraan pekerja. Aturan ini akan melarang perusahaan semena-mena mengatur upah karyawan mereka. 

Pasal 24 ayat (1) PP 36/2021 menegaskan upah minimum hanya berlaku untuk pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. Sedangkan itu, upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih akan diatur menggunakan struktur dan skala upah yang diterapkan oleh perusahaan nantinya.

Apakah upah minimum ini ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat? Untuk menjawabnya kita bisa merujuk pada pasal 88 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 (UU 13/2003). Di sini disebutkan jika Pemerintah menetapkan upah minimum dengan dasar kebutuhan hidup layak serta memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi negara. 

Tetapi pada Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020), hal di atas menjadi tidak berlaku. Digantikan oleh pasal 25 PP 36/2021 turunan dari Undang-undang Cipta Kerja yang menyebutkan upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Hal tersebut meliputi paritas daya beli (keseimbangan kemampuan berbelanja), tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah (marjin antara 50 persen upah/gaji tertinggi dan 50 persen terendah dari karyawan di posisi atau pekerjaan tertentu).

Baca juga: Payroll: Definisi, Manfaat, dan Cara Membuatnya

Berbagai data di atas didapatkan dari sumber seperti lembaga yang berwenang di bidang statistik. Sehingga upah minimum tidak lagi mengacu pada kebutuhan hidup yang layak.

Apa Itu UMR?

Dahulu, istilah yang digunakan untuk menyebut upah ini adalah UMR adalah Upah Minimum Regional yang sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 01 Tahun 1999. Namun pada tahun 2000 melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, UMR diganti istilahnya menjadi UMK atau Upah Minimum Kabupaten dan UMP atau Upah Minimum Provinsi. Namun istilah UMR masih lumrah didengar saat ini.

Apa Itu UMP?

Berdasarkan pasal 27 ayat (1) PP 36/2021, Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan upah terendah yang berlaku pada seluruh seluruh Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan ditetapkan oleh Gubernur setiap tahun.

Apa Itu UMK?

Pada pasal 30 ayat (1) PP 36/2021, disebutkan jika Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah upah terendah yang berlaku di Daerah Kabupaten/Kota. Gubernur juga dapat menetapkan hal ini berdasarkan usulan Bupati atau Wali Kota, namun harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

  1. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi; atau
  2. Nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi Kabupaten/Kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, selalu positif, dan lebih tinggi dari nilai Provinsi.

Jika seandainya syarat di atas tidak bisa dipenuhi, maka UMK tidak bisa lebih tinggi dibandingkan dengan UMP. Sehingga harus mengikuti UMP yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Baca juga: Inilah Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan

4 Perbedaan Antara UMR, UMP, dan UMK

Perbedaan Antara UMR, UMP, dan UMK

Berikut ini adalah beberapa hal yang membedakan berbagai macam jenis upah minimum (UMR, UMP, dan UMK) yang harus diikuti oleh perusahaan.

1. Area Cakupan

UMK mencakup setiap Kabupaten/Kota, sedangkan UMP ditetapkan untuk seluruh Kabupaten/Kota yang berada di lingkup Provinsi. Dulu UMR juga memiliki cakupan serupa, namun dibedakan menjadi tingkat I yang sekarang menjadi UMP dan tingkat II yang sekarang disebut sebagai UMK.

2. Wewenang Penetapan

Selanjutnya, perbedaan antara jenis upah minimum ini bisa dilihat dari orang yang mengesahkan. UMK ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota sebagai usulan dan diajukan kepada Gubernur. Namun hal tersebut baru bisa terealisasi jika berhasil memenuhi syarat seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Sedangkan UMP ditetapkan langsung oleh Gubernur sesuai dengan pertimbangan dan dilakukan setiap tahunnya.

3. Waktu Penetapan

Setiap tanggal 21 November tiap tahunnya UMP akan ditetapkan oleh Gubernur, sementara UMR/UMK ditetapkan pada setiap tanggal 30 November tiap tahunnya. Faktor perbedaan waktu penetapan ini menjadi salah satu pembeda antara jenis-jenis upah minimum.

Perbedaan UMR dan UMK, Sudah Tahu Perbedaan UMR dan UMK? Ini Penjelasan Lengkapnya!

4. Faktor yang Mendasari

UMR ditetapkan berdasarkan pasal 88 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang  (UU 13/2003) di mana upah minimum ditetapkan dengan dasar kebutuhan hidup layak. Namun untuk UMP dan UMK, penetapan upah minimum berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sesuai pasal 25 PP 36/2021.

Baca juga: 3 Cara Membuat Slip Gaji dengan Rapi

Manfaat Penetapan Upah Minimum

Ada beberapa hal baik yang dirasakan dari penetapan upah minimum. Hal ini berlaku baik untuk para pekerja dan juga perusahaan yang mempekerjakan mereka. Bahkan sektor lain juga bisa merasakan dampaknya. Beberapa kelebihan yang bisa dirasakan diantaranya seperti:

  • Meningkatkan produktivitas para pekerja karena mendapatkan upah yang adil
  • Peningkatan taraf hidup karyawan sehingga mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.
  • Kemudahan dalam memprediksi biaya yang dikeluarkan untuk gaji
  • Mudahnya memproyeksikan kekuatan finansial perusahaan pada tahun mendatang.
  • Daya beli yang meningkat
  • Perubahan harga barang

5 Dampak Kenaikan UMR, UMP, dan UMK

Dampak Kenaikan UMR, UMP, dan UMK

UMR, UMP, dan UMK tidak akan tetap dengan nominal yang sama. UMR, UMP, dan UMK akan naik dan akan memgakibatkan dampak bagi masyarakat. Berikut ini adalah dampaknya

1. Meningkatnya Daya Beli

Ketika UMR, UMP, dan UMK naik maka daya beli juga akan naik. Jika daya beli lemah maka usaha yang Anda jalankan akan melemah juga. Dengan kenaikan UMR, UMP, dan UMK akan meningkatkan juga konsumsi domestik. Peningkatan daya beli juga dapat mendorong munculnya usaha-usaha yang baru dalam masyarakat.

2. Harga Barang Akan Naik

Kenaikan UMR, UMP, dan UMK juga dapat menyebabkan kenaikan harga barang. Kenaikan harga barang ini juga tidak di inginkan oleh karyawan dalam usaha Anda. Kenaikan harga barang juga tidak dapat diantisipasikan oleh pemerintah karena adanya peningkatan daya beli.

3. Kebutuhan Layak Hidup Terpenuhi

Dengan adanya kenaikian UMR, UMP, dan UMK secara tidak langsung penghasilan juga akan naik. Oleh karena itu, banyak karyawan dalam suatu perusahaan mendapatkan tingkatan kerja yang lebih tinggi untuk mewujudkan kesejahteraan hidup yang layak.

4. Membarui Upah Karyawan Tiap Tahun

Kenaikan UMR, UMP, dan UMK juga dapat berdampak kepada semua pelaku usaha untuk menaikkan upah para karyawannya. Menaikkan upah ini ditujukan agar para karyawan tetap setia kepada perusahaan dan dapat menikmati hasil kenaikkan upah tersebut. Pembaruan upah karyawan ini juga sebagai wujud kepatuhan pelaku usaha terhadap hukum yang berlaku.

5. Beberapa Pelaku Usaha akan Melakukan PHK

Kenaikan UMR, UMP, dan UMK tidak menyebabkan kesenangan saja. Kenaikan ini juga dapat menyebabkan risiko-risiko yang tidak diinginkan oleh suatu usaha. Kenaikan UMR, UMP, dan UMK juga akan meningkatkan pengeluaran perusahaan yang pada akhirnya akan mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK.

Baca juga: 5 Metode Penilaian Kinerja Yang Wajib Dimengerti – StaffAny

Cara Menghadapi Kenaikan UMR, UMP, dan UMK

Cara Menghadapi Kenaikan UMR, UMP, dan UMK

Sebelumnya Anda sudah tahu apa saja dampak yang terjadi oleh UMR, UMP, dan UMK. Dengan demikian, kali ini StaffAny akan memberikan cara menghadapinya berikut ini:

1. Melakukan Penangguhan

Perlu diketahui bahwa suatu perusahaan baru yang sedang merintis karirnya memiliki masalah pada gaji operasional karyawannya karena adanya kenaikan UMR, UMP, dan UMK. Alhasil, karyawan di perushaan tersebut mengajukan pendapatan UMR.

Bukan hanya itu saja, kenaikan UMR, UMP, dan UMK yang ditentukan oleh pemerintah dapat mengakibatkan perusahaan tidak dapat memenuhinya. Untuk menanggulangi kendala balik modal dan omset yang didapatkan, Anda dapat mengajukan penangguhan upah yang sudah ada di dalam pasal 90 ayat 2 UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Namun, sebelum mengajuka penangguhan upah Anda harus ketahui bahwa penangguhan tersebut berlaku dalam satu kurun waktu tertentu. Jika masa itu sudah habis, maka perusahaan wajib mulai membayar gaji karyawannya sesuai dengan aturan UMR, UMP, dan UMK yang berlaku di daerah tersebut.

2. Gugatan Jalur Hukum

Cara yang dapat Anda lakukan selanjutnya adalah dengan mengajukan gugatan lewat jalur hukum. Cara ini digunakan untuk mendapatkan solusi terbaik bagi kedua belah pihak, yaitu perusahaan dan karyawan. Kemudian, pengadilan yang akan memutuskan dari berbagai macam sisi dan aspek dari yang bersangkutan dan menetapkan mana yang salah dan mana yang benar di dalam kasus tersebut.

3. Perundingan Bipartit

Anda dapat mengajukan perundingan bipartit untuk permasalahan kenaikan UMR, UMP, dan UMK. Perundingan ini dilakukan antara karyawan dengan pemilik perusahaan yang bersangkutan. Perundingan ini bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan di dalam hubungan industrial antara karyawan dan perusahaan.

Namun dalam permasalahan kenaikan penetapan UMR, UMP, dan UMK bukan dilakukan antara karyawan dan perusahaan, melainkan perusahaan dengan pemerintah yang nantinya akan dicarikan solusi terbaik dalam perundingan tersebut.

Kesimpulan

Itulah informasi mengenai perbedaan UMR dan UMK/UMP beserta dampak dan cara menghadapinya. Semoga informasi ini bisa menjadi hal yang bisa kamu manfaatkan. Gaji tentu saja menjadi salah satu hal penting untuk diperhatikan. Kamu tidak akan ingin jika hal ini dihitung dengan keliru. Untuk bisa memberikan gaji serta bonus tambahan maka kamu memerlukan data mengenai kinerja karyawan. 

Untuk memudahkan proses ini, gunakan saja aplikasi HRD dari StaffAny yang merupakan software HR untuk produktivitas & efisiensi biaya tenaga kerja. Tidak perlu pusing, dengan sekali klik, waktu kamu akan bisa lebih hemat untuk penjadwalan karyawan. Dapatkan rasa aman dalam pengawasan dari apa yang terjadi di lapangan dengan software HRD kami.  Tunggu apalagi? Yuk coba aplikasi ini sekarang juga!

Perbedaan UMR dan UMK, Sudah Tahu Perbedaan UMR dan UMK? Ini Penjelasan Lengkapnya!

StaffAny merupakan perusahaan teknologi yang berfokus pada bidang HR. Kami percaya proses digitalisasi HR untuk beragam kebutuhan industri ritel sangat berperan dalam proses percepatan bisnis dan menjaga kualitas produk.

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on linkedin
Share on LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Human Capital Development adalah

Apa itu Human Capital Development?

Human capital development adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mengembangkan bisnis. Tanpa adanya human capital development yang baik, perusahaan akan kesulitan untuk melakukan

Read More »

Leave a comment